"Ia harus segera dioperasi karena punya riwayat diabetes mellitus dan bayinya cukup besar sehingga riskan melalui persalinan normal," kata Alita.
Namun, menurut Alita, Ervina ditolak dengan alasan RS tidak memiliki alat operasi kelahiran lengkap dan alat uji tes virus corona.
Lalu, Ervina menuju ke RS swasta lainnya dengan kondisi hamil tua dan kembali ditolak dengan alasan yang hampir sama.
Ervina pun kembali mengunjungi RS swasta lainnya dan menjalani rapid test dengan membayar Rp 600.000.
Hasilnya, reaktif atau positif virus corona dan kemudian disarankan menjalani swab test dengan biaya sekitar Rp 2,4 juta.
"Namun, pasien tidak sanggup bayar tes yang mahal itu ... lalu keluarga membawa ke RS lainnya, dan saat dicek bayinya sudah tidak bergerak, sudah meninggal."
"Prediksi dokter, menurut hasil USG, bayi itu kurang atau lebih dari 20 jam sudah tidak bergerak. Sekarang Ervina sudah di RSUP Wahidin Sudirohusodo untuk operasi," katanya.
Alita menjelaskan, ibu hamil termasuk dalam kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus sehingga dibutuhkan tindakan cepat saat kondisi darurat.
Baca Juga: Bahaya! Inilah Dampak Menyimpan Telur di Pintu Kulkas Bagi Kesehatan
"Beruntung bagi mereka yang ekonomi baik karena bisa dapat fasilitas terbaik di RS mahal, tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang ekonomi kurang, harus bekerja, dan hamil pula? Mereka itu harus diperhatikan agar jangan sampai ada Ervina, Ervina lainnya," katanya.
Selain itu, Alita juga meminta kepada pemerintah, khususnya unit layanan kesehatan terkecil yaitu puskesmas, untuk proaktif mendata, mengontrol, dan membantu para ibu hamil sehingga tidak lagi terjadi apa yang dialami Ervina yang sedang hamil tua, tetapi harus pergi ke tiga RS berbeda dan ditolak.
Pengamat: "Komersialisasi" tes virus corona sumber masalah
Pengamat kebijakan publik dari dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebutkan, saat ini terjadi "komersialisasi" tes virus corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini.
"Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah," kata Trubus.
Untuk itu, menurut Trubus, terdapat dua solusi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah komersialisasi tes virus corona ini.
Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test, berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.
"Artinya, pemerintah bertanggung jawab dalam pembiayaan Covid, termasuk uji tes virus corona, sehingga masyarakat yang mau tes tidak perlu bayar," katanya.