Terkait hal itu, ia lantas menyinggung kenaikan iuran BPJS yang sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
"Tahun 2018, BPJS itu kan defisit (Rp) 12,2 triliun, kemudian 2019 diperkirakan defisit (Rp) 28 triliun," terang Refly.
"Ketika ada Perpres sebelumnya yang dibatalkan MA, itu ada skenario kenaikan yang memungkinkan BPJS bisa surplus ratusan triliun."
Dalam peraturan yang baru, kenaikan iuran hanya terjadi pada peserta kelas 1 dan kelas 2 BPJS.
Sedangkan untuk kelas 3 masih mendapat subsidi pemerintah hingga akhir 2020.
Terkait hal itu, Refly menyebut keberadaan subsidi itu justru menyusahkan pemerintah daerah.
"Pada waktu itu kemudian sama MA dibatalkan, sekarang dengan kenaikan yang tidak sampai 100 persen ini maka skenario recovery-nya adalah memang ada subsidi di kelas tiga," ujar Refly.
"Tapi jangan lupa subsidi itu jadi beban pemerintah daerah."
"Maka tidak heran wali kota Solo ribut dia karena dia kemudian berutang pada BPJS," sambungnya. (*) Cece/Stylo
Artikel ini telah tayang di suar.grid.id dengan judul "Tuding Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Demi Rampas Uang Rakyat, Refly Harun Langsung Kelabakan saat Dilabrak oleh Anggota KSP yang Emosi: Tenang Dulu, Tenang!" Penulis: Ervananto Ekadila