Bak Bom Waktu yang Meledak, Gubernur Anies Baswedan Sebut Pemerintah Pusat Ada Hutang Rp 2,5 Triliun di Tengah Pandemi Covid-19

By Stylo Indonesia, Kamis, 14 Mei 2020 | 18:20 WIB
Pasien Positif Covid-19 Nyaris Sentuh Angka 200, Anies Baswedan Anggap Jakarta Perlu Di-lockdown, Apa Kabar Pemerintah Pusat? (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO | KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES)

Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cashflow atau aliran kas.

Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI Jakarta merosot di masa Pandemi.

Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman.

Artikel Berlanjut Setelah Video Berikut Ini

 

Salah satu sumber dana yang membantu cashflow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sudah masuk.

"Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun," kata Anies.

 

 

Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat.

"Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu sudah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,"

Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.

"Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta," kata Anies.

"Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,"

"Jadi anggaran insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta."

"Kita masih menunggu 50 persen lainnya," jelasnya.

Baca Juga: Bikin Khawatir, Mbah Mijan Mendadak kasih Peringatan Soal Modus Kejahatan di Tengah Wabah Virus Corona

Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi

Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.

Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menurut menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.

 Baca Juga: Lawan Pandemi Corona Covid-19, Desainer Wignyo Rahadi Galang Donasi dengan Masker Tenun